Berita

SOSIALISASI TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NIK, DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-el OLEH LEMBAGA PENGGUNA

Kamis Pon, 27 Juli 2017 11:26 WIB 262

foto

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Bapak Bambang Purwadi, SH.MH ) membuka secara resmi Sosialisasi Tata Cara Pemberian Hak Akses serta pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP el oleh Lembaga Pengguna  pada hari Selasa tanggal 18 Juli  2017 di Waroeng Ndesso Numpukan Karangtengah Imogiri Bantul. Dalam sambutan dan pengarahannya beliau menyampaikan bahwa  tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah agar lembaga pengguna dapat mengerti tata cara pemanfaatan hak akses data kependudukan untuk nantinya dapat memanfaatkan data kependudukan. Sosialisasi dihadiri oleh Kepala OPD dan Lurah Desa yang mengajukan permohonan Pemanfaatan Hak Akses Data Kependudukan.

Selanjutnya Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan materi sosialisasi tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses serta pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP el oleh Lembaga Pengguna.Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat Kabupaten/Kota, wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut:

  1. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 kepada Bupati/Walikota;
  2. Pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati/Walikota kepada lembaga pengguna tingkat Kabupaten/Kota;
  3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan Kepala/Pimpinan lembaga pengguna tingkat Kabupaten/Kota sebagai tingkat lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  4. Pembentukan Tim Teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
  5. Pemberian hak akses oleh Bupati/Walikota berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
  6. Bupati/Walikota melalui Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga Pengguna, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan;dan
  7. Bupati/Walikota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan. 

Narasumber kedua yaitu Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan data (Ibu Emmy NIkmawati, SH) menyampaikan teknis tata cata pemanfaatan data kependudukan. Acara dilanjutkan dengan forum Tanya jawab dengan peserta sosialisasi.

 


Layanan Pengaduan
  • TELEPON: (0274) 367526
  • WHATSAPP: +62 853-2746-667
  • Email: disdukcapil@bantulkab.go.id
IKM
Survey Indek Kepuasan Masyarakat : Klik Disini
Pengunjung
  • Pengunjung: 446765
  • Online: 27
  • Hari ini: 498