Berita

Sidang Keliling Akta Kelahiran Upaya Mendukung Bantul Layak Anak

Jumat Pon, 8 Februari 2013 15:04 WIB 752

Kabupaten Layak Anak (KLA) pada hakekatnya merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk terpenuhinya hak anak. ( Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011). Dari sejumlah 308 Kabupaten dan 92 Kota se Indonesia baru 80 Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan sebagai Kabupaten Layak Anak. Oleh karena itu maka Pemerintah melalui Menteri Negara PP dan PA menargetkan minimal 100 Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten Bantul dalam hal ini masih dalam proses menuju kategori tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara tersebut, pada pasal 8 point a menentukan indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan adalah prosentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, pasal 32 ayat 2 disebutkan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan Akta Kelahiran. Langkah kongkrit Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengatasi hal tersebut adalah menjalin kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (MOU) dengan Pengadilan Negeri Bantul, yang telah ditandatangani pada Hari Senin, 14 Januari 2013 antara Bupati Bantul dengan Ketua Pengadilan Negeri Bantul. Langkah Percepatan ini sekaligus dalam upaya memenuhi target Standar Pelayanan Minimal Disdukcapil berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008. Indikator SPM cakupan penerbitan akta kelahiran seharusnya telah selesai pada Tahun 2011. Namun perlu dipahami bersama, dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah maka untuk Tahun 2013 masih terbatas sejumlah 2025 akta, prioritas pada keluarga miskin kelahiran Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012, dan memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013. Diharapkan ada komitmen bersama dari semua stake holder yang ada untuk mendukung kelanjutan kegiatan ini pada tahun mendatang dalam upaya mewujudkan hak dasar bagi anak sampai tuntas. (SK).

Layanan Pengaduan
  • TELEPON: (0274) 367526
  • WHATSAPP: +62 853-2746-667
  • Email: disdukcapil@bantulkab.go.id
IKM
Survey Indek Kepuasan Masyarakat : Klik Disini
Pengunjung
  • Pengunjung: 673201
  • Online: 10
  • Hari ini: 1669