Berita

Sosialisasi Administrasi Kependudukan Di Desa Karang Tengah, Kecamatan Imogiri

Rabu Pon, 3 Juni 2015 14:30 WIB 1899

foto

Sosialisasi Adminduk dengan pengurus RT yang di Balai Desa Karang Tengah pada tanggal 28 Mei 2015 merupakan kali ke 4 untuk Desa-desa di Kecamatan Imogiri.

Hadir pada Sosialisasi Adminduk kali ini sebagai narasumber dari Disdukcapil yaitu Ibu Heni Rahmawati, SE selaku Kabid. Pendaftaran Penduduk dan Ibu Anjarwati, SH mewakili Bidang Pencatatan Sipil.

Pada kesempatan ini disampaikan beberapa hal mengenai pokok-pokok/substansi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul.antara lain : peran RT dalam pelaporan/pencatatan terutama Akta Kematian, penggunaan Surat Keterangan Bukti Telah Melakukan Perekaman KTP-el bagi KTP-el yang belum jadi dan yang pindah alamat, pengurusan Administrasi Kependudukan tidak dipungut biaya/gratis, perubahan asas pencatatan/penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula berdasarkan tempat terjadinya peristiwa penting berubah menjadi berdasarkan domisili, dsb. Sedangkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terkait masalah Administrasi Kependudukan adalah program percepatan Akta Pencatatan Sipil yaitu pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian melalui petugas Desa. Pada program ini kelebihannya meskipun terlambat tidak dipungut denda.

Pada sesi tanya jawab, peserta sosialisasi/pengurus RT se Desa Karang Tengah merespon terkait dengan apa yang telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 bahwa peran RT cukup signifikan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan terutama untuk pelaporan kematian penduduk yang harus dilaporkan secara berjenjang. Sehubungan dengan hal tersebut, peserta minta Desa untuk menyediakan blangko-blangko/form yang dibuat seragam dan agar dibuat laporan secara berkala apakah bulanan, semesteran maupun tahunan. Pemerintah Desa yang dalam hal ini diwakili oleh Carik Desa bapak Sujadi menanggapi bahwa akan dianggarkan pada APBDes.Pertanyaan lain yang muncul dari peserta yaitu adanya banyak warga yang pergi bertahun-tahun bahkan telah puluhan tahun namun datanya masih ada begitu juga pada data Pemilu. Apakah yang demikian ini boleh dicoret?. Untuk syarat visum apakah boleh dikesampingkan karena penduduk yang meninggal  tidak semua di Rumah Sakit/Puskesmas. Apakah ke depan ada wacana untuk perekaman KTP-el akan di Desa? Menanggapi hal ini, narasumber dari Disdukcapil menjelaskan bahwa untuk penduduk yang pindah tidak secara resmi/melapor memang perlu verifikasi yang cermat jangan sampai kita menghilangkan identitas kependudukan seseorang. Oleh karena itu kalau pindah atau datang seharusnya memang harus secara resmi/melalui prosedur yang ditentukan  jadi tidak ada keraguan bagi pihak aparat pemerintah dari tingkat RT. Terkait dengan persyaratan “visum” Pemerintah Kabupaten Bantul mengambil kebijakan boleh diganti/cukup dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa untuk yang meninggal tidak di Rumah Sakit/Puskesmas. Untuk perekaman KTP-el di Desa dalam waktu dekat belum bisa dilakukan karena perlu persiapan baik SDM maupun sarana prasarana yang memadai. (an.DI)