Berita

DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI BERIKAN SOSIALISASI DI DUKCAPIL BANTUL

Rabu Wage, 11 September 2019 10:10 WIB 94

foto
Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan , Perpres No 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019

Bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 5 September 2019 diselenggarakan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan , Perpres No 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019. Hadir dalam acara tersebut Narasumber dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu  Shanti, S.Sos.MA ( Kasubdit Fasilitasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Direktorat Pencatatan Sipil) dan Ir. Diana Anggraeni, M.Si ( Kasi Dokumentasi , Subdit Monitoring Evaluasi  dan Dokumentasi , Direktorat Pencatatan Sipil. Dalam kegiatan Sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan tenaga teknis di lingkunngan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. 

Acara diawali dengan sambutan dan ucapan selamat datang oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Bambang Purwadi Nugroho, S.H,M.H) kepada narasumber karena berkenan hadir untuk memberikan ilmunya kepada para pegawai di Disdukcapil Bantul. Diharapkan kehadiran narasumber ini akan lebih membuat semangat yang lebih baru, ilmu tentang kebijakan terbaru dari Adminduk, Inovasi dengan menambah khasanah untuk tuntutan inovasi dan solusi-solusi untuk permasalahan yang ditemui di Dukcapil Bantul.

Disampaikan oleh Ibu Shanti, S.Sos,MA bahwa pelaksanaan Perpres 96 Tahun 2018 terkait pasal 11 tentang penerbitan Kartu Keluarga Baru dimaknai secara mandatori persyaratan harus terpenuhi yaitu buku nikah/Kutipan Akta Perkawinan/Akta Perceraian.Sedangkan untuk pasal 79 penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan tetapi status hubungan dalam KK menunjuk sebagai pasangan suami istri dapat di SPTJM kebenaran data perkawinan dan perubahan data untuk perceraian di SPTJM kebenaran data perceraian. Ditambahkan oleh beliau bawa peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan yang sudah dilaksanakan di Bantul mendapat apresiasi dari pusat dan upaya yang dilaksanakan dengan mengintegrasikan data PUPNS dengan SIAK merupakan langkah yang nantinya bias diadopsi pusat untuk selajutnya kerjasama dengan BAKN pusat.

Ir. Diana Anggraeni, M.Si ( Kasi Dokumentasi , Subdit Monitoring Evaluasi  dan Dokumentasi , Direktorat Pencatatan Sipil.) menyampaikan bahwa terkait dengan peningkatan prosentase kematian dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, hal ini akan ditindak lanjuti kerjasama anatara Kemdagri dengan Kemenkes, dan untuk peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang berkerjasama dengan Dinkes akan dilaksanakan integrase SIAK dengan SIPIA di pusat akan ditindaklanjuti dengan kerjasama dan integrase data DWH Kemenkes dan Kemendagri bersinergi. Ditambahkan oleh beliau untuk saran dan langkah-langkah penyusunan proposal inovasi yaitu :1. Fokus pada tujuan 2. Telah dilaksanakan setahun yang lalu 3. Apa yang akan dilakukan selanjutnya jelas (replikasi) 4. Titik focus di video dan proposal sama 5. Narasi dan ilustrasi focus pada pelayanan.

Acara diakhiri dengan forum diskusi dan tanya jawab seputar kebijakan administrasi kependudukan. (Ririe)