Berita

KEJAKSAAN NEGERI BANTUL JALIN KERJASAMA PEMANFAATAN NIK DAN DATA KEPENDUDUKAN DENGAN DUKCAPIL BANTUL

Selasa Pahing, 29 Oktober 2019 15:28 WIB 143

foto
Penandatangan Kerjasama Pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan antara Disdukcapil dan Kejaksaan Negeri Bantul

Bertempat di Gedung Pertemuan Koperasi ADIL Jumat 25 Oktober 2019 diselenggarakan acara Sosialisasi sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemberian Hak Akses Pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dengan Kejaksaan Negeri Bantul dan Pemerintah Desa. Sesuai dengan Undang-undang NIK dan Data Kependudukan sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran hingga penegakan hukum. Tata Cara Pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan oleh lembaga pengguna diatur dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2015. Demikian ditegaskan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Bambang Purwadi Nugroho,S.H,M.H). Lebih lanjut disampaikan bahwa Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri baru dilaksanakan tahun ini sedangkan untuk 44 desa adalah perpanjangan Perjanjian Kerja Sama yang sudah diberlakukan di tahun 2017.

Dalam pengarahannya Sekretaris Daerah Bantul (Drs. Helmi Jamharis, M.M) menyampaikan bahwa kerja sama Disdukcapil dengan Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Desa ini tak akan menggerus kerahasiaan data. Disdukcapil tak perlu ragu lagi, saat ada pihak-pihak, yang butuh akses NIK, karena sudah ada kerja sama antarlembaga.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini akan mempermudah pelacakan terpidana yang belum dieksekusi, pelacakan asset terpidana korupsi dsb.serta mempermudah dalam pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat.” Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul (Zuhandi, S.H., M.H.)

Disampaikan oleh Kawuningrum,S.T,M.Cs dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul bahwa Diskominfo juga berperan aktif dalam pemanfaatan ini dan dengan integrasi NIK untuk pelayanan akan lebih memudahkan masing-masing lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak perlu mengentri data, karena hanya dengan memanggil NIK maka data akan muncul secara cepat tepat dan akurat, imbuhnya.

Salah satu Lurah yang ikut melakukan penandatangananan Perjanjian Kerja Sama tersebut, Lurah Desa Srimartani, Piyungan, Mulyana menyampaikan kesannya sebagai berikut : “Pemerintah Desa sebagai instansi pelayanan masyarakat di tingkat bawah, kami merasa senang dan terbantu dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat karena dengan adanya hak akses yang diberikan Pemerintah Desa lebih memperlancar dan mempermudah dalam mengakses data penduduk yang dilayani”. Adapun harapan kami, “semoga ke depan dapat dilakukan evaluasi aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang ada sesuai dengan keperluan masyarakat yang dilayani, sehingga pelayanan lebih lancar, cepat dan tepat.”. ( PIAK PD)