Kepedulian terhadap perlindungan kesehatan sejak hari pertama kehidupan menjadi semangat dalam pertemuan penting yang digelar di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul, Rapat Penyusunan Rencana Kerja antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul dengan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta digelar di Ruang Rapat Disdukcapil, Senin (29/6/2026). Pertemuan yang turut melibatkan sejumlah instansi lintas sektor ini membahas konsep Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Peristiwa Kelahiran di Kabupaten Bantul.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bantul, Kwintarto Heru Prabowo menyampaikan bahwa skema kerja sama ini dirancang agar tidak ada pihak yang dirugikan, justru sebaliknya banyak yang diuntungkan. Melalui integrasi data NIK ibu kandung, NIK anak, dan nomor kontak yang dapat dihubungi ke dalam sistem BPJS Kesehatan, proses pendaftaran kepesertaan bayi baru lahir dapat berjalan otomatis tanpa harus menunggu anak jatuh sakit terlebih dahulu. "Bagi masyarakat, tidak perlu repot saat melahirkan—tidak perlu mengurus ke Disdukcapil maupun ke BPJS secara terpisah," ujarnya. Sementara bagi pemerintah, layanan ini menjadi lebih elegan karena data kependudukan terus terbarui secara real-time.
Kerja sama ini juga diharapkan menjadi bagian dari pemutakhiran data kependudukan yang lebih menyeluruh, tidak hanya pada peristiwa kelahiran, tetapi juga kematian dan perpindahan penduduk. Kwintarto menegaskan bahwa data peserta yang meninggal atau pindah domisili perlu segera dinonaktifkan agar tidak menghambat pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Dari sisi BPJS Kesehatan, sinergi ini diyakini akan mempercepat cita-cita UHC menuju angka 100 persen, sekaligus menjadi filter efektif agar bayi-bayi yang baru lahir, termasuk yang berpotensi masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), dapat segera tercover perlindungan kesehatan sejak hari pertama kehidupan mereka.(ocd)
